I.
FUNGSI DAN PERAN APBN
1.
APBN sebagai alat mobilisasi dana
investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai
alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai
sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah
pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal
Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas
pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan
nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi
pendapatan nasional (contractionary).
2.
APBN sebagai
alat Stabilisasi Ekonomi,
a.
Pemerintah menentukan beberapa
kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan
stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Anggaran belanja
dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi
penerimaan total
b.
Tabungan pemerintah diusahakan
meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan
ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan
pembangunan.
c.
Basis perpajakan diusahakan
diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak
dan prosedur pengumpulannya.
d.
Prioritas harus diberikan kepada
pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran
rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi.
e.
Kebijaksanaan anggaran diarahkan
pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam
negeri
3.
Dampak APBN
terhadap Perekonomian
Cara untuk
menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing
menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya. Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :
a.
Saldo Anggaran Keseluruhan
Konsep ini
ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :
G – T = B = Bn + Bb + Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
G – T = B = Bn + Bb + Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
·
Jika Pemerintah tidak mengeluarkan
obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
G – T – B = Bb + Bf
·
APBN dicatat demikian rupa sehingga
menjadi anggaran berimbang :
G – T – B = 0
G – T – B = 0
Sejak APBN
2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:
·
Pembiayaan Dalam Negeri :
-Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
-Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
·
Pembiayaan Luar Negeri Bersih
-Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
-Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
b.
Konsep
Nilai Bersih
Yang dimaksud defisit menurut konsep
nilai bersih adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan
untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah,
sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan
modal masyarakat.
c.
Defisit
Domestik
·
Saldo anggaran keseluruhan tidak
merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam
negeri maupun terhadap neraca pembayaran.
·
Bila G dan T dipecah menjadi dua
bagian (dalam negeri dan luar negeri)
G =
Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran
d.
Defisit
Moneter
·
Konsep ini banyak digunakan
dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit
anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai
“faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai
posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb
Karena Bn = 0
·
Di dalam konsep ini bantuan luar
negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi
posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana
bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang
langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya
II.
STRUKTUR DAN SUSUNAN APBN
1.
Pendapatan Negara dan Hibah
a.
Penerimaan Pajak
b.
Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)
2.
Belanja Negara
a.
Belanja pemerintah pusat
b.
Anggaran Belanja untuk Daerah
3.
Keseimbangan Primer Perbedaan
Statistik
4.
Surplus/ Defisit Anggaran
5.
Pembiayaan
III.
Prinsip-prinsip Dalam APBN
1.
Prinsip Anggaran APBN
2.
Prinsip Anggaran dinamis
3.
Prinsip Anggaran Fungsional
Sumber : http://cafe-ekonomi.blogspot.co.id/2009/05/makalah-apbn-indonesia.html

Tidak ada komentar:
Posting Komentar